1.
Gabungan dari semua
badan kenegaraanyang berkuasa di wilayah suatu negara dalam arti luas termasuk
salah satu unsur konstitutif adanya negara, yaitu ....
a.
rakyat
b.
wilayah
c.
pengakuan dari negara
lain
d.
pemerintah yang
berdaulat
e.
unsur deklaratif
2.
Yang bukan merupakan
unsur terbentuknya negara adalah ....
a.
kebudayaan
b.
rakyat
c.
wilayah
d.
pemerintah yang
berdaulat
e.
pengakuan dari negara
lain
3.
Fungsi hukum bagi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ialah ....
a.
untuk melindungi negara
dari segala gangguan
b.
untuk menciptakan
ketertiban dan menghukum perilaku kejahatan
c.
untuk menciptakan
ketertiban dan kesejahteraan
d.
untuk menjaga warga
negara dari ancaman
e.
agar rakyat disiplin
terhadap segala ancaman
4.
Di bawah ini yang bukan
termasuk tindak pelanggaran hukum pidana adalah ....
a.
pemerkosaan
b.
tidak membayar hutang
c.
mengendarai kendaraan
tanpa sim
d.
pencurian
e.
penganiayaan
5.
Kesadaran hukum dalam
masyarakat akan terjadi apabila ....
a.
dilakukan sosialisasi
dalam penegakan hukum
b.
dilakukan penegakan
hukum secara misterius
c.
banyaknya aturan hukum
di masyarakat
d.
adanya denda yang berat
bagi pelanggar hukum
e.
adanya hak kesedrajatan
di depan hukum
6.
Hambatan penegakan HAM
di Indonesia yang bersifat prinsipil, antara lain ....
a.
masih lemahnya
kesadaran hukum bagi masyarakat
b.
masih rendahnya
keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran ham
c.
hakim tidak dapat menentukan
kesimpulan pelanggaran ham
d.
belum adanya jaksa
penuntut yang berpengalaman menanganinya
e.
lemahnya ekonomi
masyarakat
7.
Pelaksanaan hak asasi
secara mutlak akan menimbulkan benturan dengan hak yang dimiliki orang lain.
Jadi, batas pelaksanaan hak asasi adalah ....
a.
hak dan kewajiban
b.
hak asasi
c.
hak asasi orang lain
d.
hak pokok
e.
kewajiban asasi
8.
Makna kontitusi secara
luas adalah ....
a.
peraturan berbentuk UUD
b.
hukum dasar tertulis
dan tidak tertulis
c.
praktik kebiasaan
ketatanegaraan suatu negara
d.
peraturan
perundang-undangan suatu negara
e.
proses pergantian UUD
9.
Dengan adanya perubahan
UUD 1945 (amandemen). Kita sebagai warga negara ....
a.
harus menerima dengan
terbuka
b.
harus menolak
c.
berdemo
d.
bersikap masa bodoh
e.
ikut menetapkan
10. Tujuan
pembangunan Indonesia termuat pada pembukaan UUUD 1945, yaitu pada alinea ....
a.
pertama
b.
kedua
c.
ketiga
d.
keempat
e.
kelima
11. Contoh
warga negara dalam menjaga ketertiban adalah ....
a.
tunduk dan taat pada
pemerintah
b.
mendahulukan
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan
c.
membayar iuran rekening
listrik
d.
membayar pajak, bea,
dan cukai menurut peraturan yang berlaku
e.
tunduk dan patuh kepada
pemerintah dan segala ketentuan hukum
12. Perlindungan
yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara dari negara lain disebut
....
a.
ekstradisi
b.
suaka
c.
hukum netralitas
d.
intervensi
e.
difusi
13. Suatu
sistem disebut demokrasi jika kekuasaan yang dimiliki negara tersebut ....
a.
terbatas
b.
tidak terbatas
c.
luas
d.
menyeluruh
e.
mutlak
14. Dalam
model sistem demokrasi praindustrial kelompok yang secara langsung terkena
sistem perpajakan dan kebijakan pemerintah adalah ....
a.
agama, priyayi, dan
buruh
b.
pegawai, buruh, dan
petani
c.
penguasa, pegawai,
buruh
d.
priyayi, pegawai, dan
petani
e.
agamawan, penguasa, dan
pegawai
15. Suatu
budaya politik dimana tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang
disebabkan faktor kognitifnya disebut ....
a.
otoritarian
b.
parokial
c.
kaula
d.
subyek
e.
partisipan
16. Perhatikan
hal-hal dibawah ini!
1.
Model masyarakat
industrial
2.
Model sistem
tradisional
3.
Model sistem demokrasi
4.
Model sistem otoriter
5.
Model sistem demokrasi
praindustrial
Yang
merupakan tipe-tipe budaya politik ditunjukkan oleh ....
a.
1, 2, dan 3
b.
1, 4, dan 5
c.
2, 3, dan 4
d.
3, 4, dan 5
e.
1, 3, dan 5
17. Musyawarah
mufakat merupakan cara terbaik dalam mengambil keputusan terutama yang
menyangkut kepentingan umum, karena ....
a.
keputusan musyawarah
selalu benar
b.
keputusan musyawarah
menguntungkan peserta musyawarah
c.
hasil persesuaian
kehendak bersama
d.
bernmanfaan bagi orang
banyak
e.
bermanfaat bagi
kelompok
18. Integritas
seorang warga negara dalam kehidupan politik dapat dikembangkan melalui
keyakinan terhadap nilai ....
a.
kebebasan
b.
persamaan
c.
solidarita
d.
menghormati kejujuran
e.
menghormati penalaran
19. Salah
satu cara untuk mencegah dampak negative dari pesatnya perkembangan informasi,
telekomunikasi, dan transportasi adalah ....
a.
menyaring dan mengambil
kebaikan, kemajuan informasi, telekomunikasi, dan transportasi
b.
mengasingkan diri dari
pergaulan dunia
c.
mengikuti selalu
perkembangan
d.
menerima dengan bangga
e.
menghindari penggunaan
alat telekomunikasi
20. Contoh
sikap dan perilaku yang mencerminkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam
kehidupan sehari-hari khususnya dalam kehidupan di lingkungan berbangsa dan
bernegara, kecuali ....
a.
bekerjasama dengan
bangsa lain
b.
bersikap selektif
terhadap budaya asing
c.
berbuat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
d.
menghargai keberadaan
orang lain
e.
melaporkan setiap
pengeluaran negara kepada masyarakat
21. Indikator
pemerintah yang tidak transparan dapat dilihat dari bentuk pengingkarannya terhadap
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Berikut ini indikator dari pemerintahan
yang tidak transparan berdasarkan prinsip akuntabilitas ....
a.
proses pelayanan publik
bersifat sentalistik dan kaku
b.
swasta dan masyarakat
memiliki peran yang sangat kecil terhadap pemerintahan
c.
penyelenggaraan
pemerintahan statis dan tidak memiliki prospek jangka panjang
d.
lembaga perwakilan
tidak dibangunberdasarkan kebebasan berpolitik
e.
kebebasab berserikat
dan berpendapat sangat dibatasi
22. Betapa
pentingnya suatu bangsa mengadakan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia
apalagi dikaitkan dengan perkembangan dan gejolak dunia serta arus globalisasi
dewasa ini semata-mata untuk ….
a.
mendapatkan bantuan
dari negara lain
b.
perdamaian dan keamanan
dunia
c.
mempermudah kredit dari
bank dunia
d.
mempermudah perdagangan
e.
terhindar dari intimidasi dari negara-negara besar
23. Pada
era globalisasi hubungan antar bangsa sudah dilakukan di seluruh dunia, berikut
ini manakah yang bukan termasuk subyek hokum internasional ….
a.
negara yang berdaulat
dan merdeka
b.
gabungan negara-negara
c.
vatikan yang dikepalai
oleh paus
d.
manusia pribadi
e.
perusahaan nasional
24. Contoh
pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang berdasarkan Pancasila adalah
….
a.
solidaritas
negara-negara berkembang untuk menentang negara maju
b.
memberi bantuan senja
pada negara yang sedang bersengketa
c.
meniru keunggulan super power dunia
d.
ikut campur urusan
dalam negeri negara lain bila diminta
e.
pengiriman pasukan
perdamaian ke timut tengah
25. Keseluruhan
kaidah dan asas hokum yang menentukan pilihan hokum Negara mana yang dijadikan
dasar untuk memecahkan masalah perdata yang terdapat unsur asing disebut ….
a.
hukum perdata
internasional
b.
hubungan internasional
c.
hukum regional
internasional
d.
hukum public
internasional
e.
hukum antarbangsa
26. PLO
merupakan contoh subyek hukum internasional ….
a.
negara
b.
organisasi
internasional
c.
pemberontak atau pihak
dalam sengketa
d.
palang merah
internasional
e.
orang perorangan
27. Tawanan
perang yang terluka harus mendapatkan perawatan yang semestinya, ketentuan ini
termasuk ….
a.
hukum perdata
internasional
b.
hukum perang ayau public
internasional
c.
ketentuan pasal 36
ppiagam mahkamah internasinal
d.
susila positif antar
bangsa
e.
hukum damai
28. Hubungan Indonesia dan Malaysia mencapai titik puncak
perselisihan pada Maret 2005 yaitu sejak perusahaan minyak Malaysia Petronas
memberikan konsensi pengeboran minyak pada perusahaan minyak SHELL di Blok
Ambalat. Apalagi pulau Sipadan dan Ligitan sudah menjadi milik Malaysia. Oleh
karena itu sebaiknya diselesaikan secara damai dengan cara ….
a.
penyelesaian secara hukum, ekspansi, blokade dan penyelesaian oleh
PBB
b.
intervensi, blokade,
arbitraasi dan negosiasi
c.
negosiasi,
penyelesaian secara hukum, arbitrasi dan penyelesaian di
bawah PBB
d.
arbitrasi,
gelar kekuatan, negosiasi melalui Mahkamah Internasional
e.
penyelesaian
secara hukum, pengerahan kapal perang, ekspansi dan melalui
Mahkamah Internasional
