RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah : SMA N 1 PURWOREJO
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : X / I
Materi PokokTopik : Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Topik : Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
Alokasi Waktu : 1 Pertemuan ( 1 x 20 menit )
A. Kompetensi Inti
Sikap Spiritual
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
Sikap Sosial
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Pengetahuan
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Keterampilan
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. Kompetensi Dasar
Kompetensi Dasar
Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat.
1.1.1. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran
1.1.2. Mengucap dan menjawab salam pada awal dan akhir pelajaran
1.1.3. Memelihara hubungan baik antarsesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan sekolah
2.4. Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
2.4.1 Menghargai dan menghormati sesama pemeluk agama
2.4.2 Bergaul dengan tidak membeda-bedakan teman
2.4.3 Bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang diperbuat
3.4. Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemeritah pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia
3.4.1. Menjelaskan konsep desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
3.4.2. Mendeskripsikan kedudukan dan peran pemerintah pusat
3.4.3. Mendeskripsikan kedudukan dan peran pemerintah daerah
3.4.4. Mendeskripsikan hubungan struktural dan fungsional Pemerintah Daerah dan Pusat
4.4. Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.4.1. Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.4.2 Mengkomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
C. Materi Pembelajaran
Pertemuan Kedua
KEDUDUKAN DAN PERAN PEMERINTAH PUSAT
Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu:
1. Fungsi Layanan (Servicing Function)
Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayaani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya.
2. Fungsi Pengaturan (Regulating Function)
Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.
3. Fungsi Pemberdayaan
Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup.
Sementara itu ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah.
1. Menyediakan infrastruktur ekonomi
Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak ciipta, hak paten, dan sebagainya.
2. Menyediakan barang dan jasa kolektif
Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public goods yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya.
3. Menjembatani konflik dalam masyarakat
Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat.
4. Menjaga kompetisi
Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Sebab tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut.
5. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa
Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus.
6. Menjaga stabilitas ekonomi
Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah urusan pemerintah dibagi menjadi 3 yaitu:
1. Urusan Absolut yaitu Urusan Pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Dalam kekuasaan ini meliputi pertahanan, keamanan,agama,yustisi,politik luar negeri,moneter.
2. Urusan Umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
3. Urusan Konkuren yaitu Urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten
Dalam urusan korkuen urusan yang dibagi antara pemerinta pusat dan daerah sebagai berikut:
Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas Negara
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas Negara
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
Urusan Pemerintahan Pilihan
Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut.
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
b. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
c. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
d. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
Selain kewenangan tersebut di atas, pemerintah pusat memiliki kewenangan lain, yaitu sebagai berikut.
1. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.
2. Dana perimbangan keuangan.
3. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.
4. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
5. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis.
6. Konservasi dan standarisasi nasional.
Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum, yaitu sebagai berikut.
1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Pemerataan dan keadilan.
3. Menciptakan demokratisasi.
4. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional.
5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasonal.
Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.
1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara.
2. Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara.
3. Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional.
4. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal dan berisiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, teknologi satelit, penerbangan antariksa, dan sebagainya.
5. Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal.
6. Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya.
7. Memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.
D. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 2
1. Pendahuluan ( 20 menit )
a. Peserta didik mengucapkan salam dan berdoa bersama guru.
b. Guru mengecek kehadiran peserta didik
c. Peserta didik dengan bantuan guru mempersiapkan kelas dengan mengambil sampah yang masih ada di dalam kelas.
d. Guru memberikan apersepsi kepada peserta didik dengan menanyakan,”apakah ada yang masih ingat tentang pengertian otonomi daerah”.
e. Guru menyampaikan informasi mengenai kompetensi dan tujuan yang akan dicapai yaitu tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat.
2. Inti ( 60 menit )
a. Mengamati :
- Peserta didik dibagi dalam 2 kelompok
- Peserta didik diminta mengamati tentang peta konsep tentang peran dan kedudukan pemerintah pusat
b. Peserta didik menanya berkaitan dengan peta kosep yang menjelaskan peran dan kedudukan pemerintah pusat.
c. Mengumpulkan informasi:
- Peserta didik mencari informasi tentang peran dan kedudukan pemerintah pusat.
d. Mengasosiasi :
- Peserta didik berdialog mencari hubungan atas informasi yang diperoleh (hubungan antara kewnangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah)
- Peserta didik menyusun argument dan pendapat tentang matei debat.
e. Mengkomunikasikan :
- Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok
- Peserta didik saling memberikan argumen terhadap hasil kerja kelompok lain
3. Penutup ( 10 menit )
a. Peserta didik merumuskan kesimpulan dengan tanya jawab secara klasikal
b. Peserta didik dibimbing guru melakukan refleksi pembelajaran atas materi yang telah diperoleh selama pelajaran berlangsung
c. Guru menutup pembelajaran dengan mengkonfirmasi argumen setiap kelompok hasil kerja kelompok
d. Guru merefleksikan pembelajaran
e. Guru memberi tugas untuk belajar
f. Doa dan salam penutup
E. Penilaian
1. Sikap Spiritual
a. Teknik Penilaian : Observasi
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi
c. Kisi-kisi : Sikap Spiritual Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa
No
Indikator
Jumlah Butir Instrumen
1
Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran
1
2
Mengucapkan salam pada awal dan akhir pelajaran
1
3
Bersyukur atas nikmat karunia Tuhan Yang Maha Esa
1
Instrumen: Lampiran 1A
2. Sikap Sosial
a. Teknik Penilaian : Observasi
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Observasi
c. Kisi-kisi : Sikap Sosial Toleransi
No
Indikator
Jumlah Butir Instrumen
1
Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat
1
2
Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya
1
3
Tidak memaksakan pendapat atau keyakinan diri pada orang lain
1
Instrumen: Lampiran 2A
3. Sikap Sosial
a. Teknik Penilaian : Observasi
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Observasi
c. Kisi-kisi : Sikap Sosial Tanggung jawab
No
Indikator
Jumlah Butir Instrumen
1
Melaksanakan tugas individu dengan baik
1
2
Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan
1
3
Mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan
1
Instrumen: Lampiran 3A
4. Pengetahuan
a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis
b. Bentuk Instrumen : Uraian singkat
c. Kisi-kisi : Dinamika Perjuangan Mempertahankan NKRI
No
Indikator
Jumlah Butir Soal
1
3.4.1 Menjelaskan pengertian desentralisasi
3.4.2 Menjelaskan pengertian otonomi daerah
3.4.3 Menjelaskan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan
3.4.4 Menjelaskan tugas pemerintah Pusat
6
Instrumen: Lampiran 4
5. Keterampilan
a. Teknik Penilaian : Observasi
b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi
c. Kisi-kisi : Menyusun Argumen tentang materi debat yang akan digunakan.
No
Keterampilan
Jumlah Butir Instrumen
A.
Penyajian
1
Ide/gagasan
1
2
Kreativitas
1
Jumlah Nilai
Instrumen: Lampiran 5
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media:
- Gambar, lembar kasus
- LCD, Laptop
Sumber Belajar:
- Tolib dan Nuryadi. 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1. Jakarta: Kemendikbud.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Sumber lain dari internet yang berkaitan dengan materi:
- 2013.http://www.lemhannas.go.id/portal/images/stories/humas/jurnal/edisi15/jurnal%20edisi%2015_materi%2010.pdf. Diakses pada tanggal 29 April 2015. Pukul 10.00 WIB.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Buku_Putih_Pertahanan. Diakses pada tanggal 29 April 2015. Pukul 10.00 WIB.
Mengetahui,
Kepala Sekolah
NIP.
Yogyakarta, ___________
Guru,
DIMAS SETYO KUKUH P. M.Pd
NIM.
Lampiran Instrumen Penilaian
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1A
INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL
(LEMBAR OBSERVASI)
A. Lembar Observasi
LEMBAR OBSERVASI
Kelas : X
Semester : 1 (satu)
Tahun Pelajaran : 2015
Periode Pengamatan : Tanggal ……. s.d. .......
Butir Nilai : Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Indikator Sikap :
1. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran.
2. Mengucapkan salam pada awal dan akhir pelajaran
3. Bersyukur atas nikmat karunia Tuhan Yang Maha Esa
4 = apabila SELALU, maka melakukan 6-7 kali aspek yang diamati
3 = apabila SERING, maka melakukan 4-5 kali aspek yang diamati
2 = apabila KADANG-KADANG, maka melakukan 2-3 kali aspek yang diamati
1 = apabila TIDAK PERNAH, maka melakukan 0-1 kali aspek yang diamati
No.
NamaPeserta Didik
Skor Indikator Sikap Spiritual
(1 – 4)
Jumlah Perolehan
Skor
Skor Akhir
Tuntas/Tidak Tuntas
Indikator 1
Indikator 2
Indikator 3
1.
2.
3.
Dst.
..................,......................... 2015
Guru Praktikan Mata Pelajaran,
LAMPIRAN 1B
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR SIKAP SPIRITUAL
1. Rumus Penghitungan Skor
Skor Akhir =
Jumlah Perolehan Skor
x4
Skor Maksimal
Skor Maksimal= Banyaknya Indikator x 4
2. Kriteria ketuntasan belajar: 3,00 (B)
3. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No. 104 Tahun 2014 yaitu:
Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 4,00
Baik (B) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,00
Cukup (C) : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,00
Kurang (K) : apabila memperoleh SkorAkhir: 1,00
LAMPIRAN 2A
INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SOSIAL
(LEMBAR OBSERVASI)
A. Lembar Observasi
LEMBAR OBSERVASI 1
Kelas : X
Semester : 1 (satu)
TahunPelajaran : 2015
Periode Pengamatan : Tanggal ……s.d. .......
Butir Nilai : Toleransi
Indikator Sikap :
1. Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat
2. Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya
3. Tidak memaksakan pendapat atau keyakinan diri pada orang lain
4 = apabila SELALU, maka melakukan 6-7 kali aspek yang diamati
3 = apabila SERING, maka melakukan 4-5 kali aspek yang diamati
2 = apabila KADANG-KADANG, maka melakukan 2-3 kali aspek yang diamati
1 = apabila TIDAK PERNAH, maka melakukan 0-1 kali aspek yang diamati
No.
NamaPeserta Didik
Skor Indikator Sikap Toleransi
(1 – 4)
Jumlah Perolehan
Skor
Skor Akhir
Tuntas/Tidak Tuntas
Indikator 1
Indikator 2
Indikator 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dst..
..................,......................... 2015
Guru Praktikan Mata Pelajaran,
LAMPIRAN 2B
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR NILAI SIKAP SOSIAL
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir
Skor Akhir =
Jumlah Perolehan Skor
x4
Skor Maksimal
Skor Maksimal= Banyaknya Indikator x 4
2. Kriteria ketuntasan belajar: 3,00 (B)
3. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No. 104 Tahun 2014 yaitu:
Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 4,00
Baik (B) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,00
Cukup (C) : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,00
Kurang (K) : apabila memperoleh SkorAkhir: 1,00
LAMPIRAN 3A
INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SOSIAL
(LEMBAR OBSERVASI)
A. Lembar Observasi
LEMBAR OBSERVASI 1
Kelas : X
Semester : 1 (satu)
TahunPelajaran : 2015
Periode Pengamatan : Tanggal ……s.d. .......
Butir Nilai : Tanggung jawab
Indikator Sikap :
1. Melaksanakan tugas individu dengan baik
2. Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan
3. Mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan
4 = apabila SELALU, maka melakukan 6-7 kali aspek yang diamati
3 = apabila SERING, maka melakukan 4-5 kali aspek yang diamati
2 = apabila KADANG-KADANG, maka melakukan 2-3 kali aspek yang diamati
1 = apabila TIDAK PERNAH, maka melakukan 0-1 kali aspek yang diamati
No.
NamaPeserta Didik
Skor Indikator Sikap Disiplin
(1 – 4)
Jumlah Perolehan
Skor
Skor Akhir
Tuntas/Tidak Tuntas
Indikator 1
Indikator 2
Indikator 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dst..
..................,......................... 2015
Guru Praktikan Mata Pelajaran,
LAMPIRAN 3B
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR NILAI SIKAP SOSIAL
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir
Skor Akhir =
Jumlah Perolehan Skor
x4
Skor Maksimal
Skor Maksimal= Banyaknya Indikator x 4
2. Kriteria ketuntasan belajar: 3,00 (B)
3. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No. 104 Tahun 2014 yaitu:
Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 4,00
Baik (B) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,00
Cukup (C) : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,00
Kurang (K) : apabila memperoleh SkorAkhir: 1,00
LAMPIRAN 4
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN
(DAFTAR PERTANYAAN)
A. Petunjuk Pengisian
Kerjakan soal-soal di bawah dengan benar. Jawaban Anda akan mendapatkan skor 0 sampai 4, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Skor terendah adalah 0, yaitu apabila tidak ada satu pun jawaban yang benar
2. Skor tertinggi adalah 4, yaitu apabila semua jawaban benar
3. Setiap jawaban akan mendapatkan skor sesuai dengan kadar jawabannya
B. Soal
a. Uji Kompetensi 1.1
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!
1. Apa yang dimaksud otonomi daerah dan sebutkan landasan otonomi daerah?
2. Jelaskan yang dimaksud dengan daerah otonom!
3. Desentralisasi adalah?
4. Sebutkan dan jelaskan prinsip otonomi daerah!
5. Sebutkan kelemahan dari desantralisasi!
6. Jelaskan urusan pemerintah pusat?
Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran
Uji Kompetensi 1.1
No Soal
Jawaban
Skor
1.
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesian.
Landasan otonomi daerah yaitu:
a. Undang-Undang NRI 1945 pasal 18 ayat (1) dan (2)
b. Ketetapan MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Kekuangan Pusat dan Daerah dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
10
2.
Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10
3.
Menurut UU No 23 tahun 2014 Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
10
4.
a. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah.
b. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air.
c. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.
Selain itu terdapat lima prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
a. Prinsip Kesatua
Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakya gunat memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.
b. Prinsip Riil dan Tanggung Jawab
Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah.
c. Prinsip Penyebaran
Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya.Prinsip KeserasianPemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian.
d. Prinsip Pemberdayaan
Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa
15
5.
Adapun kelemahan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
b. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.
c. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
e. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan
20
6.
1. Urusan Absolut yaitu Urusan Pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Dalam kekuasaan ini meliputi pertahanan, keamanan,agama,yustisi,politik luar negeri,moneter.
2. Urusan Umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
3. Urusan Konkuren yaitu Urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten
35
a. Pedoman Penskoran
Total Skor
b. Kriteria ketuntasan belajar: 2,67
c. Kategori nilai pengetahuan peserta didik didasarkan pada Permendikbud No. 104 Tahun 2014 yaitu:
A : Apabila memperoleh skor akhir 3,85 > x ≥ 4,00
A- : Apabila memperoleh skor akhir 3,51 > x ≥ 3,84
B+ : Apabila memperolah skor akhir 3,18 > x ≥ 3,50
B : Apabila memperoleh skor akhir 2,85 > x ≥ 3,17
B- : Apabila memperoleh skor akhir 2,51 > x ≥ 2,84
C+ : Apabila memperoleh skor akhir 2,18 > x ≥ 2,50
C : Apabila memperoleh skor akhir 1,85 > x ≥ 2,17
C- : Apabila memperoleh skor akhir 1,51 > x ≥ 1,84
D+ : Apabila memperoleh skor akhir 1,18> x ≥ 1,50
D : Apabila memperoleh skor akhir 1,00 > x ≥ 1,17
LAMPIRAN 5
INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN
Lembar Penilaian dalam membuat opini dalam debat
Nama/ Kelompok : .................................
: …………………….
: …………………….
Kelas : X
Materi Pokok : Wewenang Pemerintah Pusat
N0
Aspek Penilaian
Penskoran
1
2
3
4
A.
Penyajian
1
Ide/gagasan
2
Argumen
3
Cara mempertahankan Argumen
Jumlah Skor
Skor Akhir
Komentar Guru
Tanda Tangan
1. Pedoman Penskoran (rubrik) :
No
Aspek
Penskoran
1
Ide/gagasan
Skor 4, apabila sesuai materi/konsep
Skor 3, apabila cukup sesuai materi/konsep
Skor 2, apabila kurang sesuai materi/konsep
Skor 1, apabila tidak sesuai materi/konsep
2
Kreativitas
Skor 4, apabila menampilkan ide-ide unik dan kreatif
Skor 3, apabila cukup menampilkan ide-ide unik dan kreatif
Skor 2, apabila kurang menampilkan ide-ide unik dan kreatif
Skor 1, apabila tidak menampilkan ide-ide unik dan kreatif
2. Kriteria ketuntasan belajar: 2,67
3. Kategori nilai keterampilan peserta didik didasarkan pada Permendikbud No. 104 Tahun 2014 yaitu:
A : Apabila memperoleh skor akhir 3,85 > x ≥ 4,00
B- : Apabila memperoleh skor akhir 3,51 > x ≥ 3,84
B+ : Apabila memperolah skor akhir 3,18 > x ≥ 3,50
B : Apabila memperoleh skor akhir 2,85 > x ≥ 3,17
B- : Apabila memperoleh skor akhir 2,51 > x ≥ 2,84
C+ : Apabila memperoleh skor akhir 2,18 > x ≥ 2,50
C : Apabila memperoleh skor akhir 1,85 > x ≥ 2,17
C- : Apabila memperoleh skor akhir 1,51 > x ≥ 1,84
D+ : Apabila memperoleh skor akhir 1,18> x ≥ 1,50
D : Apabila memperoleh skor akhir 1,00 > x ≥ 1,17
